Pantau – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai USD 625 miliar untuk 2025–2029. Ia meminta peran aktif sektor swasta dan skema inovatif untuk menutup kekurangan dana.
Sri Mulyani mencatat, pemerintah pusat dan daerah baru menutupi 40 persen dari kebutuhan. Ia menegaskan pemerintah memerlukan kanal swasta untuk menyisihkan sisa 60 persen.
“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/25).
Pemerintah Gandeng Swasta
Sri Mulyani mengatakan tekanan geopolitik dan resesi global semakin mempersempit ruang fiskal. Ia menambahkan, efek perubahan iklim bisa memicu relokasi 260 juta orang di dunia pada 2050.
“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Dia juga merinci beberapa instrumen green finance yang sudah dikembangkan pemerintah. Pemerintah membentuk kerangka ESG, Project Development Facility, Viability Gap Fund, Availability Payment, IIGF, dan platform SDG Indonesia One.
Platform SDG Indonesia One berhasil mengumpulkan komitmen USD3,29 miliar dari 38 mitra. Dia menuturkan, platform itu menyalurkan USD399 juta untuk 111 proyek pengembangan dan 7 skema pembiayaan.
Sri Mulyani menegaskan langkah-langkah ini penting untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap, penerbitan Green Sukuk senilai USD6,6 miliar global dan Rp78,7 triliun domestik memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.
“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, berkeadilan,” tandasnya.